 |
Presiden SBY dan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq |
VIVAnews - Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, menyatakan bahwa partainya akan mengirim delegasi ke Myanmar untuk membantu masyarakat di Rakhine, terutama etnis Rohingya.
"Setelah kami mendengar dari para tokoh masyarakat dan ulama mengenai action plan terkait masyarakat muslim di Myanmar, keputusannya kami kirim delegasi ke sana," ujar Luthfi di Hotel Grand Sahid Jaya.
Delegasi tersebut, lanjut Luthfi, akan terdiri dari utusan Fraksi PKS DPR RI dan utusan dari ormas-ormas Islam. Rencananya, mereka akan diberangkatkan pekan depan.
"Harus segera ke sana, secepat mungkin. Temui pihak pemerintah Myanmar dan tokoh masyarakat di sana untuk membantu mereka. Hasilnya nanti kita bawa ke Menteri Luar Negeri RI agar diperjuangkan secara diplomasi," kata Luthfi.
Terkait dana, PKS akan menanggung sendiri biaya delegasi ke Myanmar tersebut. "Seluruhnya atas biasa PKS," kata Luthfi.
Presiden Myanmar, Thein Sein, menolak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Ia menganggap mereka merupakan imigran dari Bangladesh. Kebijakan ini dinilai oleh para penggiat HAM sebagai pembersihan etnis. Mayoritas etnis Rohingya adalah muslim.
Dalam laporan yang dikeluarkan minggu lalu, organisasi hak asasi manusia, Amnesty International mengatakan, umat muslim di bagian barat negara bagian Rakhine menjadi obyek serangan dan penangkapan sewenang-wenang dalam beberapa minggu sejak kekerasan pecah. Organisasi itu menyebut klaim pemerintah dan aparat Myanmar "tidak berdasar dan bias".
"Setelah kami mendengar dari para tokoh masyarakat dan ulama mengenai action plan terkait masyarakat muslim di Myanmar, keputusannya kami kirim delegasi ke sana," ujar Luthfi di Hotel Grand Sahid Jaya.
Delegasi tersebut, lanjut Luthfi, akan terdiri dari utusan Fraksi PKS DPR RI dan utusan dari ormas-ormas Islam. Rencananya, mereka akan diberangkatkan pekan depan.
"Harus segera ke sana, secepat mungkin. Temui pihak pemerintah Myanmar dan tokoh masyarakat di sana untuk membantu mereka. Hasilnya nanti kita bawa ke Menteri Luar Negeri RI agar diperjuangkan secara diplomasi," kata Luthfi.
Terkait dana, PKS akan menanggung sendiri biaya delegasi ke Myanmar tersebut. "Seluruhnya atas biasa PKS," kata Luthfi.
Presiden Myanmar, Thein Sein, menolak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Ia menganggap mereka merupakan imigran dari Bangladesh. Kebijakan ini dinilai oleh para penggiat HAM sebagai pembersihan etnis. Mayoritas etnis Rohingya adalah muslim.
Dalam laporan yang dikeluarkan minggu lalu, organisasi hak asasi manusia, Amnesty International mengatakan, umat muslim di bagian barat negara bagian Rakhine menjadi obyek serangan dan penangkapan sewenang-wenang dalam beberapa minggu sejak kekerasan pecah. Organisasi itu menyebut klaim pemerintah dan aparat Myanmar "tidak berdasar dan bias".
Posts
Post a Comment