PKS: Pengakuan Putu Artha Harus Ditindaklanjuti

 

 

Pengakuan Anggota Komisi Pemilihan Umum, I Gusti Putu Artha bahwa dirinya pernah didatangi Dewi Yasin Limpo dan ditawari sejumlah uang di KPU untuk meloloskan Dewi menjadi anggota DPR, menarik perhatian publik. Dalam pengakuan Putu, Rabu (6/7/2011), dirinya tidak tahu siapa lagi yang didekati Dewi.

Untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya, Putu menyatakan siap jika dipanggil oleh Panja Mafia Pemilu untuk dimintai keterangan terkait Dewi. 

Al Muzzammil Yusuf, Anggota Komisi II DPR RI yang juga Anggota Panja Mafia Pemilu menilai pengakuan Putu Artha tersebut patut diapresiasi. Menurut Muzzammil, pengakuan Putu dapat menjadi bukti tambahan bahwa pemalsuan dan penggelapan surat MK tidak hanya melibatkan staf MK namun adanya bukti kuat keterlibatan komisioner KPU pada waktu itu.

“Keberanian Saudara Putu untuk mengungkap pertemuannya dengan Dewi Yasin Limpo patut diapresiasi. Keterangannya menjadi tambahan bukti bahwa ada komisioner KPU yang terlibat pada waktu itu.”  ujar Al Muzzamil dalam pers rilisnya, Kamis(7/7/2011).

Untuk itu, Ia akan meminta Panja untuk mengundang Putu pada rapat Panja Mafia Pemilu selanjutnya.

Selain itu Muzzammil mendesak Polri segera menetapkan tokoh utama dalam kasus pemalsuan dan penggelapan surat MK. Bukti-bukti dan keterangan yang didapatkan oleh Panja sudah cukup untuk menjadi dasar penetapan tersangka selain Mashuri Hasan. berharap Polri tidak ragu-ragu untuk memeriksa dan menetapkan tersangka lainnya.

“Mashuri Hasan kemungkinan besar hanya aktor lapangan. Saya minta Polri jangan ragu untuk segera menetapkan status tersangka terhadap aktor intelektual dalam kasus ini” Kata Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung 1 ini.

Menurut Muzzammil, jika ini direspon cepat maka dapat mengembalikan kepercayaan publik bahwa Polri tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Selain itu, hal ini akan memberi dampak positif bagi perbaikan mekanisme kerja internal KPU dan MK di masa yang akan datang.

“Penyelesaian tuntas kasus ini akan mendorong kewaspadaan publik ke depan untuk mengawasi kerja KPU pusat sampai daerah dan juga MK” tutupnya.

sumber : jambi.tribun